PD: Tolak Kontrak Baru, Golkar dan PKS Sama Saja Tak Mau Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>

Jakarta - Partai Demokrat merespons keras penolakan Golkar dan PKS menyangkut evaluasi kontrak koalisi. Jika Golkar dan PKS menolak kontrak koalisi baru, maka artinya kedua partai ini juga menolak berkoalisi.

"Itu namanya mereka tidak mau berkoalisi dong. Kontrak kan harus disepakati semua anggota koalisi. Koalisi harus ada aturan main yang jelas," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustafa , kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Saan menuturkan, kontrak koalisi ini perlu dievaluasi menyusul perbedaan yang kerap terjadi di internal koalisi. Partai koalisi kerap berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan di DPR.

"Kalau misalnya di DPR tidak mau koalisi tidak mau menyetujui kesepakatan setgab, dasarnya apa.  Tidak ada yang berkeinginan memandulkan DPR, kita menjaga agar lembaga DPR terhormat kuat berwibawa," papar Saan.

Dalam kontrak koalisi itu, menurut Saan, juga diatur adanya sanksi. Hal ini penting untuk menjaga agar partai koalisi berada pada rel setgab koalisi.

"Sanksi itu penting, sanksi itu akan dibuat. Pasti ada reward and punishment seperti apa. Kalau sampai reshuffle itu hak prerogatif presiden," tegasnya.