arief wicaksono: April 2011

Kamis, 14 April 2011

Siswa dan Truk Pasir pun Diperiksa

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews

Cilacap - Penjagaan menjelang eksekusi terpidana mati Bom Bali I Amrozi cs kian ditingkatkan. Siswa dan truk pengangkut pasir pun tak luput dari pemeriksaan.

Terhitung mulai Selasa, (4/11/2008), siswa (SD, SMP, dan SU), warga, dan kendaraan yang masuk Nusakambangan, harus menjalani pemeriksaan di dekat Pos Pengamanan Wijayapura.

Pantauan detikcom, siswa diwajibkan membuka tasnya. Lalu beberapa petugas memeriksanya. Setelah itu, mereka dan warga wajib mengisi absensi berupa data diri di pos.

Truk pemasok pasir untuk jalan di Nusakambangan juga diperiksa. Petugas tak segan-segan naik ke truk untuk memastikan isi truk tersebut benar-benar hanya pasir.

Petugas juga menggunakan cermin untuk memeriksa bagian bawah truk dan kendaraan roda empat lainnya. Setelah aman, mereka langsung diminta naik kapal Pengayoman II milik Depkum HAM Jateng.

Tak ada keterangan resmi mengenai pemeriksaan dan penjagaan, namun kemungkinan, hal itu dilakukan agar petugas lebih mudah dalam mengawasi lalulintas keluar masuknya orang ke Nusakambangan.

Lalulintas dari dan ke Nusakambangan selalu menarik perhatian wartawan. Jika ada mobil yang 'mencurigakan', mereka langsung berhamburan untuk memastikan penumpang yang dibawanya. Namun sering kali mereka kecewa, karena mobil tersebut kosong.

Surat Yusuf Supendi 'Seret' JK dan Wiranto

Ramadhian Fadillah - detikNews

Yusuf Supendi.Jakarta - Di dalam surat pengaduannya kepada pimpinan KPK, Yusuf Supendi memaparkan dugaan skandal keuangan yang dilakukan elite politisi PKS. Di dalam surat itu juga dia cantumkan nama Wiranto dan Jusuf Kalla. Apa peran dua tokoh politik tersebut?

Berikut kutipan salinan surat yang ditandatangani Yusuf Supendi. Salinan dia bagikan langsung kepada wartawan sebelum meninggalkan Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (21/3/2011):

Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Ketua dan Pimpinan KPK serta seluruh jajaran penegak hukum perihal masalah keuangan terkait elite PKS. Antara lain;

1. Uang mahar sebanyak Rp 40 miliar yang bersumber dari Adang Daradjatun dan digelapkan oleh Anis Matta sebesar Rp 10 miliar.

2. Uang sebanyak Rp 21 miliar yang dipublikasikan di Tempo edisi 31 Desember 2006 halaman 149. Elite PKS Hilmi Aminuddin mengatakan "Secara resmi PKS belum menerima uang dari Wiranto". Jika tidak resmi bagaimana?

3. Uang sebanyak Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 yang dikelola Luthfi Hasan Ishaaq, bendahara PKS.

Saya memilih kata 'mengelola Rp 34 miliar', saya tidak pernah memakai kata 'menerima' sebab masing-masing punya makna dan implikasi tersendiri. Yang saya sampaikan adalah pengelolaannya, bukan penerimanya dari Jusuf Kalla.

Saya menyerahkan bahan permulaan sejumlah dokumen untuk dipelajari. Sebuah amplop kecil untuk dipelajari berisi surat sakti, alat bukti terkait dana Rp 10 miliar, nama-nama selusin saksi terkait penggelapan yang dilakukan Anis Matta, nama pemegang bukti fisik manipulasi data donatur ke KPU.

Pada kesempatan ini pula saya menuntut KPK;
A. Segera melakukan langkah hukum terhadap elite PKS yang dikomandoi Saudara Hilmi Aminuddin (pembuktian terbalik).
B. Segera tindak lanjut kasus daging sapi bermasalah: Main Daging Pentolan PKS, Renyah 'Daging Berjanggut'.
C. Segera tindak lanjuti dugaan gratifikasi elite PKS.
D. Segera koordinasi ke KPU dan kepolisian terkait dana donatur Rp 50 miliar. Oleh karena itu KPU atau kepolisian agar memblokir Kantor DPP PKS dan mengamankan semua bukti fisik agar tak terjadi penghilangan data.

Insya Allah terutama saat konfrontasi, saya siap hadir.

Siapa pun operator ancamaman kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa, aktor interlektualnya adalah Luthfi Hasan, Presiden PKS. Dan patut diduga sutradaranya adalah Hilmi Aminuddin yang berpengalaman di NII.

Demikian hal yang saya sampaikan. Atas perhatian Ketua dan Pimpinan KPK serta segenap penegak hukum, saya ucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, 21 Maret 2011
Yusuf Supendi"
Sekadar diketahui, Jusuf Kalla telah menjawab tudingan Yusuf Supendi. "Dana itu sama sekali tidak benar," kata JK kepada detikcom.

Amrozi Cs Bertahan Jihad Hingga Eksekusi

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews

Cilacap - Terpidana mati Bom Bali I Amrozi cs memang teguh pendirian. Keyakinan mereka tentang jihad tak luntur menjelang eksekusi.

"Terakhir saya ketemu, keyakinan mereka tentang jihad tetap," tutur seorang rohaniawan LP, Sahlan Nashir, ketika ditemui usai meninggalkan Pulau Nusakambangan, Selasa (4/11/2008).

Sahlan mengatakan, para rohaniawan sering mengajak diskusi dengan Amrozi cs. Bukan pemahaman persepsi yang didapatkan, melainkan debat yang tak berujung.

Pengurus Yayasan Masjid Daarussalaam Cilacap ini mencontohkan, tiga terpidana yakin bahwa pemboman merupakan strategi jihad.

"Saat saya tanya, bagaimana kalau korbannya adalah orang yang tidak memusuhi Islam, mereka diam. Tapi keyakinan mereka sampai sekarang tak berubah," urainya.

Karena keyakinan soal jihad begitu kokoh, tiga terpidana berbeda mendapat perlakukan khusus dari para rohaniawan. Saat pembinaan rohani, mereka dipisah dengan narapidana lain.

"Ya, untuk menjaga agar narapidana lain tak terpengaruh saja. Kalau digabung, nanti malah merepotkan," jelasnya.

Sahlan mengaku bertemu terakhir dengan tiga terpidana sebelum Ramadan tahun ini. "Jadwal selanjutnya (pembinaan rohani bagi Amrozi cs), sepertinya sebulan lagi," katanya.

Yusuf Supendi Ungkap 'Dosa' Poligami 3 Petinggi PKS

Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi tidak hanya melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Sekjen PKS, Anis Matta ke KPK. Yusuf juga membeberkan poligami yang dilakukan petinggi PKS.

"Yang poligaminya bermasalah ada 3, Lutfi Hasan Ishaaq, Tifatul dan Mahfudz," ujar Yusuf saat dihubungi wartawan, Senin (21/3/2011).

Menurut Yusuf, poligami yang dilakukan Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Presiden PKS tidak direstui oleh Dewan Syariah. Bahkan Lutfi juga tidak mendapatkan restu dari istri pertamanya.

"Istri pertamanya bahkan minta supaya saya yang mendamaikan dengan Lutfi dan istri keduanya. Istri pertamanya minta cuma saya bisa mendamaikan, itu waktu saya masih menjadi Dewan Syariah, Lutfi masih bendahara PK," terang Yusuf.

Sedangkan menurut Yusuf, poligami yang dilakukan Tifatul dan Mahfudz tidak sah. Keduanya tidak mendapatkan restu dari Dewan Syariah.

"Poligami yang dilakukan (Tifatul dan Mahfudz) juga tidak sah karena walinya juga tidak sah. Saya sebagai Dewan Syariah yang memeriksanya sendiri," imbuhnya.

Yusuf Supendi adalah salah seorang pendiri Partai Keadilan (PK) yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sosial (PKS). Kepada KPK, dia menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak penggelapan uang kas PKS yang dilakukan oleh politisi senior PKS, Anis Matta.

Jumlah uang kas PKS yang digelapkan Anis Matta, diyakini Yusuf sebesar Rp 10 miliar. Uang sebanyak itu adalah bagian dari Rp 40 miliar yang disumbangkan Adang Daradjatun kepada PKS ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2007 silam.

Untuk mendukung laporannya, Yusuf Supendi tidak sekedar menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK. Melainkan juga daftar nama saksi berikut berkas-berkas dokumen yang diyakini sebagai bukti terjadinya tindak penggelapan.

FPI Berharap Bisa Kawal Amrozi Cs Hingga Liang Lahat

Gagah Wijoseno - detikNews

Ilustrasi (Dok. detikcom)Jakarta - Sosok Amrozi cs mendapat perhatian khusus di mata Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, FPI bersedia 'mengawal' Amrozi cs hingga liang lahat.

"FPI Cilacap dari awal menyatakan kesediaannya untuk mendampingi di saat detik-detik eksekusi dilaksanakan, mengurus, dan mengantarkan jenazahnya hingga ke Lamongan," kata Ketua DPW FPI Cilacap M Suryo Haryanto kepada detikcom, Selasa (4/11/2008).

Tidak hanya itu, Suryo mengatakan pihaknya juga bersedia menampung jenazah ketiga pelaku bom Bali itu. Bahkan tanah pemakaman juga sudah disiapkan bagi mereka di Cilacap.

"Bahkan kalau mau dimakamkan di Cilacap, kami telah siapkan wakaf tanah untuk Amrozi,"
ungkapnya.

Sebelumnya, FPI setempat juga pernah menggelar doa bersama di Masjid Baetul Mukminin, Jalan Stapelan Kompleks Balai Desa Sidamulya, Kecamatan Sidamulya, Cilacap. Doa tersebut dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim.

Diserang Soal Poligami, Presiden PKS Tetap Rukun dengan Istrinya

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Berita Terkait

Selasa, 22/03/2011 10:39 WIB
Yusuf Supendi Siap Adu Argumen dengan Elite PKS Soal Poligami
Selasa, 22/03/2011 10:29 WIB
Tifatul: PKS Jangan Emosi Meski Dituduh Poligami dan Korupsi
Selasa, 22/03/2011 00:15 WIB
Poligami 3 Elit PKS
Mahfudz Siddiq: Biarkan Saja Yusuf Ngomong Sampai Selesai
Selasa, 22/03/2011 00:00 WIB
Dituding Berpoligami Tanpa Izin Istri Tua, Presiden PKS Luthfi Hasan Santai

Selengkapnya

Jakarta - Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menepis tudingan berpoligami secara tidak sah. Luthfi menuturkan tudingan yang dilontarkan pendiri PKS Yusuf Supendi kepadanya sebagai fitnah.

"Silakan fitnah nanti juga masyarakat yang akan menilai. Saya tidak merasa dijatuhkan dan tidak merasa jatuh," ujar Luthfi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Tudingan Yusuf tidak menganggu keharmonisan hubungan Luthfi dengan dua istrinya. Ia mengaku tudingan tersebut hanya masalah kecil.

"Hubungan dengan istri baik-baik saja. Ini saya habis ngobrol sama istri," tutur Luthfi.

Luthfi mengaku belum ingin mengomentari berlebihan. Ia menunggu ujung sepak terjang Yusuf Supendi.

"Sudah biarkan saja dia mau ngomong soal apa, biarkan dia buka semua, nanti akhirnya kami memberikan jawaban. Ini kan negara demokrasi jadi semua orang boleh bicara," papar Luthfi.

Luthfi pun belum berpikir menuntut Yusuf melalui jalur hukum. "Kasihan, karena bagi PKS tidak bisa melangkah ke hukum nanti kasihan keluarganya," tuturnya.

Gedung FX di Sudirman Diancam Bom

Alfian Banjaransari - detikNews
Jakarta - Teror bom kembali terjadi. Kali ini yang menjadi sasaran Gedung FX, yang dulu dikenal dengan nama Sudirman Place yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

"Iya ada ancaman, asli atau tidaknya kita tidak tahu," kata petugas jaga Polsek Tanah Abang yang enggan disebutkan namannya, saat dihubungi lewat telepon, pukul 19.10 WIB, Selasa (4/11/2008).

Menurutnya, petugas segera melakukan pengecekan dan pemeriksaan. "Tim gegana sudah di sana," imbuhnya.

Ancaman ini adalah yang kedua kalinya, sebelumnya di pagi hari melalui SMS ke nomor 1717 ancaman bom dialamatkan ke Kedubes Amerika Serikat dan Australia.

Anis Matta: Ada Operasi Politik Jatuhkan PKS Lewat Yusuf Supendi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Berita Terkait

Jumat, 08/04/2011 16:49 WIB
Haknya Diporakporandakan PKS, Yusuf Supendi Lapor Komnas HAM
Selasa, 29/03/2011 18:04 WIB
Yusuf Supendi Coba Jerat Presiden PKS dengan Pasal ITE
Selasa, 29/03/2011 12:25 WIB
Bawa Bukti SMS Ancaman, Yusuf Supendi ke Bareskrim Lagi
Senin, 28/03/2011 18:31 WIB
Nasir Djamil: Dari Sorot Mata, Yusuf Supendi Terganggu Jiwanya
Sabtu, 26/03/2011 12:26 WIB
Suripto Enggan Tanggapi Kisruh Internal PKS

Selengkapnya

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta mengungkap kecurigaan partainya terkait adanya operasi politik untuk menjatuhkan PKS. Menurut Anis hal ini ada kaitannya dengan sikap kritis PKS terhadap penguasa.

"Ini memang operasi politik untuk PKS yang tujuannya untuk men-downgrade PKS karena kemungkinan ada langkah-langkah yang mau diambil selanjutnya. Ini serial yang belum selesai," ujar Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Anis menuturkan serentetan serangan terus diarahkan ke PKS. Anis menduga masih banyak lagi isu miring yang akan diarahkan ke PKS.

"Serentetan kasus seperti video, daging, sekarang Yusuf Supendi ini belum selesai. Kami sudah tahu ada berikutnya, ini serial panjang jadi kita tidak perlu terburu-buru menanggapi," keluh Anis.

Menurutnya rentetan isu miring ini diarahkan untuk menyerang PKS secara langasung. Terutama karena keberadaan PKS di koalisi kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

"Jelas ada kaitannya. Arah serangan ini tidak akan datang kalau tidak ada sikap kritis seperti itu," tegasnya.

Ruhut Nilai PKS Kena Karma, Tahun 2014 Bisa Karam

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul angkat bicara terkait isu miring yang melanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ruhut menilai PKS mendapat karma karena kerap menzolimi koalisi dan bisa karam pada Pemilu 2014.

"PKS yang selama ini partai yang sering menzolimi kami nyatanya karma sudah mulai berjalan bagi mereka," cetus Ruhut.

Hal ini disampaikan Ruhut menanggapi tudingan Sekjen PKS Anis Matta yang mengungkap ada pihak yang menjatuhkan PKS karena sikap kritis di koalisi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Ruhut mengimbau PKS untuk menuntaskan masalahnya dengan Yusuf Supendi secara internal. PKS diimbau untuk tidak menarik-narik persoalan internalnya ke jalur politik.

"PKS sebaiknya selesaikan masalah di dalam, kami tidak ikut campur. Apalagi PKS janganlah menuding-nuding partai lain, karena namanya bau busuk tidak bisa ditutupi," imbau Ruhut.

Ruhut juga mengimbau agar Golkar tidak ikut-ikut menuding ada pihak ketiga dibalik kisruh internal PKS. Kalau tidak, Ruhut mendoakan kedua partai karam di Pemilu 2014.

"Pendiri PKS Pak Yusuf sudah membocorkan kapal besar PKS ini, jadi 2014 tinggal tunggu karamnya saja. Kalau saya lihat karena Golkar mendukung tudingan PKS adanya pihak ketiga, jadi dua partai ini akan karam di pemilu 2014,"tutupnya.

2,5 Jam Sisir DPR, Gegana Tak Temukan Bom

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Gedung anggota dewan terhormat, Senayan diancam bom pukul 09.40 WIB. Setelah menyisir selama kurang lebih 2,5 jam, 15 personel Gegana tak menemukan adanya bom.

"Aman. Semua aman," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Ike Edwin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2009).

Ike mengatakan, pihaknya sudah selesai menyisir Gedung DPR mulai dari basement sampai lantai paling atas. "Hasilnya tidak ditemukan bom," ujarnya.

Kok kesannya polisi menyepelekan karena cuma 15 personel diturunkan sedangkan Gedung DPR kan besar?

"Siapa bilang kita menyepelekan? Kita polisi selalu menjadi pelayan masyarakat yang baik," tegasnya.

Selama menerima ancaman bom, aktivitas di Gedung DPR berjalan normal. Bahkan Wakil Ketua MPR AM Fatwa memanggil 30 orang dari Syarikat Islam untuk berdialog menjelang pemilu.

Ahmad Mubarok: PBB Berterimakasih Kadernya Diambil PD

Gunawan Mashar - detikNews

Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi yang juga kader Partai Bulan Bintang (PBB) terpilih sebagai ketua DPD Partai Demokrat (PD) NTB. Banyaknya kader potensial partai lain di daerah yang pindah ke PD, disebut sebagai strategi baru partai ini mempersiapkan Pemilu 2014 nanti.

"Lalu kita memang juga menangkap kader-kader potensil di daerah. Kenapa tidak? Seperti Zainul Majdi, PBB berterimakasih karena kadernya diambil Demokrat," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Ahmad Mubarok ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (5/4/2011).

Menurut Mubarok, kader-kader partai lain menyeberang ke partainya karena PD adalah partai terbuka. Selain itu, kader dari partai kecil juga berhitung untuk kelangsungan jabatannya pada masa mendatang.

"Ini era terbuka, dan pasti akan menuju parliamentary threshold 5 persen. Paling-paling hanya 5 partai yang lolos. Kader-kader partai kecil pasti berhitung," terangnya.

Namun Mubarok mengatakan jika banyaknya kader partai lain di daerah yang loncat ke PD, bukanlah bagian strategi yang telah direncanakan jauh hari untuk menghadapi Pemilu 2014. Tapi, adanya incumbent dan tokoh populer yang ramai-ramai ke PD karena proses alamiah.

"Itu alamiah saja. Yang jelas Zainul Majdi itu punya religiusitas yang tinggi. Dan masyarakat di sana religius. Kemudian Demokrat itu religisu nasionalis. Kalau digabungkan bisa menjadi kekuatan besar," jelas Mubarok.

Selain Zainul Majdi, kader partai lain yang juga jadi Ketua DPD PD Sulsel adalah ILham Arif Sirajuddin. Ilham dulunya adalah ketua DPD Partai Golkar Sulsel.

"Kalau Ilham itu dibuang oleh partainya. Karna dibuang, kita ambil. Barang berharga begitu, kok dibuang. Makanya kita ambil," tutur Mubarok.

Metro TV Diancam Bom

E Mei Amelia R - detikNewsJakarta
- Kantor Metro TV Diancam bom! Tim Gegana Polda Metro Jaya pun meluncur ke kantor televisi di Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ancaman bom masuk pukul 10.30 WIB

"Ya (anggota ke lokasi). Baru bersifat ancaman. Belum tentu benar. Anggota dari Tim Gegana sudah di lapangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar saat dihubungi wartawan, Rabu (11/11/2009).

Boy mengatakan, saat ini Gegana masih menyisir lokasi kejadian. "Tapi memang biasanya pelaku itu (berbuat) untuk membuat kepanikan," ujarnya.

Boy pun meminta agar masyarakat diminta jangan mudah terpancing dengan ancaman bom tersebut. "Namun informasi itu tetap akan kita tindaklanjuti," imbuhnya.

Demokrat Bantah Lancarkan Aksi 'Pembajakan' Kepala Daerah

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah membantah partainya tengah melancarkan aksi 'pembajakan' kader partai lain yang menjabat sebagai kepala daerah. Sebab, kepala daerah loncat ke PD tidak hanya atas keinginan sepihak.

"Tidak ada yang membajak, tidak ada yang dibajak," kata Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader atau yang diusung partai tertentu memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Terakhir, kader Partai Bulan Bintang yang juga Gubernur NTB Muhammad Zainul Madji, yang loncat pagar.

Jafar menjelaskan, bergabungnya sejumlah kepala daerah ke partainya karena keinginan kedua belah pihak.

"Jadi seperti perkawinan saja, mau sama mau. Teknisnya siapa yang deketin duluan? Ya kaya pacaran aja, ada orang yang deketin pura-pura muncul untuk dekatin yang ditaksir," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini sambil tersenyum.

Jafar juga tidak membantah jika masuknya kepala derah ke partainya dilatarbelakangi kepentingan penggalangan suara di pemilu 2014.

"Langkah-langkah partai sudah pasti memikirkan (masa) sekarang dan ke depan," katanya.

Sementara itu, mengenai kabar akan bergabungnya kader PAN yang juga Wagub Jabar Dede Yusuf ke Demokrat, Jafar menjawab: "Sepertinya tidak."

Ada Ancaman Bom, Jl Gatot Subroto Cilacap Ditutup Polisi

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Ancaman bom terjadi di beberapa gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Cilacap, Jawa Tengah. Kepolisian pun menutup jalan tersebut.

"Polisi sedang menyisir Hotel Mutiara, garasi bus Rosalia Indah dan di Gereja Kerasulan yang terletak di jalan tersebut," kata warga Cilacap, Bagus A Nugroho, kepada detikcom, Jumat (10/12/2010) pukul 16.00 WIB.

Bagus menjelaskan, penutupan jalan itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Puluhan polisi membarikade jalan itu dan melarang warga mendekati lokasi tersebut. "Banyak juga polisinya, Tim Gegana juga ada," katanya.

Informasi yang sama diungkapkan, Syamsul Arifin, warga Cilacap lainnya. Menurutnya, penutupan Jalan Gatot Subroto ini membuat lalu lintas terhambat.

"Akses jalan ini sangat vital dilalui masyarakat," katanya.

Hingga kini warga harus melalui jalan alternatif untuk menghindari Jalan Gatot Subroto. Lokasi penutupan jalan dimulai dari depan SPBU Damalang hingga beberapa meter menjelang terminal bus Cilacap.

Hatta: Dede Yusuf Tetap di PAN

Rachmadin Ismail - detikNews

foto: detikcom

Jakarta - Wakil Gubernur Jabar sekaligus politisi PAN, Dede Yusuf, dikabarkan sedang melirik Partai Demokrat. Bagaimana reaksi ketua umum PAN Hatta Rajasa?

Tak ada komentar panjang yang dilontarkan Hatta saat ditanya kabar ini. Dia hanya memastikan Dede tetap di PAN.

"Dede tetap di PAN," kata Hatta usai mengikuti acara bisnis forum bersama Presiden SBY dan Presiden Turki Abdullah Gül di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini, seorang kader partai memang dimungkinkan pindah. Namun, sejauh informasi yang diterimanya, Dede masih tetap di partai matahari biru.

"Tetap, ya orang bisa pindah, tapi sejauh ini saya lihat dia masih di PAN," sambungnya.

Saat ditanya apakah isu ini akan mengganggu hubungan Demokrat dan PAN, Hatta menolaknya. Termasuk adanya kabar upaya perekrutan pejabat-pejabat incumbent sebagai strategi pemenangan Pemilu 2014 oleh Demokrat.

"Saya kira Demokrat juga pahamlah," tambah Hatta singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, Dede sudah menyampaikan niatnya bergabung ke Demokrat. Hal ini dilakukan menyusul langkah politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini menjabat Gubernur NTB, Zainul Majdi, yang sudah masuk ke Demokrat.

Mubarok juga mengungkapkan, selama ini Dede sudah sering mengutarakan maksudnya itu. Ia dan Dede bahkan sudah sering bertemu.

Dikira Bom, Paket di Rawamangun Berisi Pakaian dan Parfum

Fajar Pratama - detikNewsJakarta

- Paket mencurigakan ditemukan di depan Swalayan Titana, Rawamangun, Jakarta Timur. Setelah diperiksa Gegana, ternyata paket itu hanya berisi pakaian, parfum dan kartu nama.

Kimung, satpam swalayan itu, mengatakan ada dua orang pria yang tidak dikenal menaruh bungukusan hitam di parkiran Swalayan Titana. Dua pria yang menggunakan motor kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.30 WIB.

"Karena mencurigakan, kami menghubungi polisi. Sekitar pukul 09.30 WIB Tim Gegana datang dan mengecek bungkusan itu," kata Kimung di parkiran swalayan Titana, Jalan Baru Bunder No 23, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (23/3/2011).

Tim Gegana kemudian mengecek bungkusan itu. Syukurlah, isinya bukan bom. "Sudah dicek ternyata isinya pakaian, parfum dan kartu nama," kata Kapolsek Pulogadung Kompol Dani Hamdani.

Dani mengatakan, Tim Gegana tidak meledakan bungkusan itu di lokasi. Gegana hanya membawa bungkusan tersebut. "Tidak diledakkan, hanya diamankan untuk diperiksa," jelasnya.

Dani menyatakan, hingga kini polisi masih memeriksa Wardiman, saksi yang pertama kali menemukan bungkusan itu. Saat ini aktivitas di swalayan yang terletak tidak jauh dari RS Persahabatan itu sudah normal kembali. Tim Gegana sudah meninggalkan lokasi dan garis polisi juga sudah tidak ada.

Priyo: Perombakan Kontrak Koalisi Justru Buat Masalah Baru

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berpendapat sebaiknya tidak perlu ada perubahan kontrak koalisi. Perubahan kontrak hanya akan membuat masalah baru.

"Saya berpendapat tidak perlu ada perubahan kontrak koalisi. Hanya perlu penguatan untuk mengawal SBY-Boediono. Perombakan justru akan membuat permasalahan baru. Yang perlu adalah penguatan implementasi," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, kalau itikad perombakan untuk menyeragamkan pendapat, hal itu akan menjadi masalah besar. Menurutnya, apa yang dibacarakan di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi hendaklah masalah yang makro saja. "Sehingga identitas partai tidak hilang," ujarnya.

Priyo berpandangan kontrak koalisi sebelumnya sudahlah memadai. Perubahan kontrak koalisi untuk menyeragamkan, katanya, hanya akan membuat demokrasi menjadi sunyi.

"Kalau untuk mengawal pemerintahan setuju, tapi kalau untuk menyeragamkan, demokrasi akan suwung," jelas politisi berkacamata ini.

Tim Gegana Periksa Benda Mencurigakan di Mal Kalibata

Nala Edwin - detikNews

Jakarta - Sebuah benda mencurigakan ditemukan di Mal Kalibata, Jakarta Selatan. Saat ini tim Gegana sedang memeriksa benda mencurigakan tersebut.

"Sudah ada tim Gegana dan petugas kepolsian di lokasi," kata Jack salah seorang pengendara motor yang melintas di depan Mal Kalibata, Senin (28/3/2011) pukul 09.30 WIB.

Petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi di depan mal tersebut. Akibat ditemukan benda mencurigakan ini, lalu lintas dari Jalan Dewi Sartika arah Kalibata macet panjang.

"Lalu lintasnya macet sekali, karena banyak warga yang menonton di lokasi itu," katanya.

PD: Tolak Kontrak Baru, Golkar dan PKS Sama Saja Tak Mau Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Partai Demokrat merespons keras penolakan Golkar dan PKS menyangkut evaluasi kontrak koalisi. Jika Golkar dan PKS menolak kontrak koalisi baru, maka artinya kedua partai ini juga menolak berkoalisi.

"Itu namanya mereka tidak mau berkoalisi dong. Kontrak kan harus disepakati semua anggota koalisi. Koalisi harus ada aturan main yang jelas," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustafa , kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Saan menuturkan, kontrak koalisi ini perlu dievaluasi menyusul perbedaan yang kerap terjadi di internal koalisi. Partai koalisi kerap berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan di DPR.

"Kalau misalnya di DPR tidak mau koalisi tidak mau menyetujui kesepakatan setgab, dasarnya apa. Tidak ada yang berkeinginan memandulkan DPR, kita menjaga agar lembaga DPR terhormat kuat berwibawa," papar Saan.

Dalam kontrak koalisi itu, menurut Saan, juga diatur adanya sanksi. Hal ini penting untuk menjaga agar partai koalisi berada pada rel setgab koalisi.

"Sanksi itu penting, sanksi itu akan dibuat. Pasti ada reward and punishment seperti apa. Kalau sampai reshuffle itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Ada Paket Mencurigakan, Murid Sekolah St Yakobus Kelapa Gading Dievakuasi

Jakarta - Sebuah paket mencurigakan ditemukan di sekitar kawasan Sekolah St Yakobus, Jalan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas sudah berada di lokasi dan mengevakuasi anak di sekolah itu.

"Kita sudah di lokasi dan sedang mengevakuasi anak sekolah," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Doni Adityawarman kepada detikcom, Kamis (31/3/2011) pukul 12.00 WIB.

Namun Doni belum bisa memberikan keterangan mengenai paket yang diterima sekolah tersebut. "Nanti dulu ya, karena kita masih coba evakuasi," katanya.

Sebelumnya paket mencurigakan juga ditemukan di kawasan Seasons City, Tambora, Jakarta Barat. Paket itu ditemukan di halte tidak jauh dari pusat perbelanjaan itu.

Agung: Bisa Saja Draf Koalisi Baru Berubah

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap ada perbaikan dalam koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono. Namun demikian, draf koalisi baru yang disodorkan oleh Partai Demokrat bisa saja berubah sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Ada yang diperbaiki, maklum kita namanya draf biasa diperbaiki. Kita tunggu finalnya,” kata Agung Laksono di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Namun agung belum mau membocorkan sikap Partai Golkar menyikapi draf baru tersebut. “Ya belum dapat berita lagi dari Pak Aburizal, tetap ada komunikasi dan tidak ada kebuntuan,” kata Agung.

Agung menambahkan, diharapkan draf baru yang diajukan oleh Golkar ini bisa memperbaiki dan membangun kinerja pemerintah. Sehingga ke depan kinerja pemerintah bisa lebih baik lagi.

“Karena kita ingin koalisi ini, diharapkan perbaikan untuk membangun kinerja. Koalisi lebih baik, iklim kinerja lebih baik,” tutup Agung.

Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat mengungkap kontrak politik partai koalisi yang baru sedang dalam tahap penyempurnaan. Selanjutnya partai koalisi akan diminta meneken ulang kontrak baru dan wajib mematuhi semua keputusan Setgab koalisi.

Sejumlah poin penting ditulis dalam kontrak politik partai koalisi yang baru. Antara lain kewajiban mengaplikasikan keputusan Setgab di DPR.

Sumber detikcom di DPR menuturkan semua partai koalisi sudah menandatangani kontrak koalisi ini kecuali Golkar dan PKS. Golkar dan PKS tak mau menandatangani kontrak koalisi yang memaksa mereka menuruti keputusan Setgab koalisi.

Hukuman Tegas Polisi Bisa Buat Penumpang Pesawat Kapok Bercanda

Nograhany Widhi K - detikNews

Ilustrasi (news.com.au)

Jakarta - Penumpang yang berulah iseng dan mengganggu di pesawat, seperti bercanda tentang bom, harus dihukum oleh polisi. Karena hukuman itu bisa mengedukasi masyarakat dan menimbulkan efek jera.

"Tindakan pertama, bagaimana memberikan pengertian kepada bangsa ini bahwa itu adalah lelucon yang tidak lucu. Walaupun akhirnya tidak (terbukti ada bom), di mana pun seluruh dunia penerbangan akan ditanggapi serius. Merugikan orang lain, maskapainya dan dia sendiri," ujar Senior Flight Operation Inspector International Civil Aviation Organization (ICAO) Capt Rendy Sasmita Adjiwibowo ketika berbincang dengan detikcom, Kamis (31/3/2011).

Salah satu cara mengedukasi, imbuhnya, adalah memberikan efek jera. Hukumannya bisa seperti menyebar pesan singkat ancaman bom, karena efek yang ditimbulkan, sama-sama membuat keresahan masyarakat. Mantan pilot Garuda Indonesia ini setuju imbauan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melaporkan penumpang iseng ke polisi.

"Setuju, iya, supaya ada efek jera. Itu pelajaran bagi orang lain bahwa jangan main-main. Di luar negeri, waduh, itu langsung nggak jadi pergi (pesawatnya), penumpangnya dikasih hotel gratis," jelas Rendy.

Ketika hal itu diserahkan ke polisi, maka polisi juga harus tegas. Jangan sampai penumpang tersebut lepas tanpa hukuman yang membuat jera.

"Kalau orang seperti itu dilepas, memberikan pelajaran yang tak baik pada orang lain, melakukan itu dengan mudahnya. Kalau ada yang sudah mengalami dan nggak enak, memberikan efek jera. Apalagi di dunia penerbangan. Pesawat seperti balon, ledakan lemah efeknya besar," jelasnya.

Apakah aturan di Indonesia kurang ketat?

"Dibilang kurang ketat, ancamannya berat. UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 itu ancamannya berat, cuma kadang-kadang masih kurang implementasinya, pelaksanaannya. Penyakit birokrasi, aturannya ada tapi enforcementnya yang kurang," tegas Rendy.

Golkar Setujui Kontrak Koalisi Baru

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Partai Golkar menyetujui kontrak koalisi baru. Golkar juga bersedia meneken kontrak koalisi yang baru tersebut.

"Sudah ada persamaan pandangan yang arahnya positif antara Ketua Umum Golkar dengan Pak SBY," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Senin (11/4/2011).

Golkar menyetujui bukan tanpa alasan. Kontrak koalisi baru diyakini tidak memaksa Golkar untuk tak lagi kritis terhadap pemerintah.

"Tentu saja Golkar tidak mau kalau harus pasrah bongkok kepada pemerintah. Sikap kritis Golkar justru untuk mngefektifkan pemerintahan," tutur Priyo.

Meski demikian, Golkar menilai kontrak koalisi baru memang memperkuat soliditas koalisi. Sehingga ada jaminan setgab koalisi yang makin efektif.

"Arahnya penguatan koalisi," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham, secara terpisah.

Menurut sumber detikcom, kontrak koalisi baru sudah diteken mayoritas partai koalisi kecuali PKS. Sumber tersebut menuturkan PKS segera meneken kontrak koalisi baru setelah dipanggil Presiden SBY.

Perubahan kontrak politik pun cukup mencenggangkan. Sumber tersebut menuturkan, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tak lagi menjadi Ketua Harian Setgab koalisi.

Lion Air di Selaparang Lombok Delay 5 Jam, Penumpang Ricuh

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Lombok - Kericuhan terjadi di Bandara Selaparang, Lombok, NTB. Calon penumpang Lion Air JT 653 tujuan Soekarno-Hatta berang lantaran pesawat yang akan mereka tumpangi mengalami delay lebih dari 5 jam.

"Tadi ada ibu-ibu karena anaknya udah rewel menanyakan ke petugas di pintu I, akhirnya terjadi adu mulut. Tapi petugas tidak bisa menjelaskan," kata Iqbal, calon penumpang, saat dihubungi detikcom, Minggu (3/4/2011).

Iqbal mengatakan, pesawat yang akan ia tumpangi harusnya berangkat pukul 16.20 WITA. Namun, lantaran penerbangan JT 651 yang seharusnya berangkat pukul 12.30 WITA, juga mengalami delay, maka pesawat digunakan untuk mengangkut penumpang sebelumnya.

"Pesawat itu akhirnya berangkat sekitar pukul 17.00 WITA," ujarnya.

Dia mengatakan, setelah terjadi adu mulut antara calon penumpang dan petugas, akhirnya dari pengeras suara terdengar pengumuman pesawat akan diberangkatkan pada 21.30 WITA.

"Namun, sampai saat ini tidak terlihat pesawatnya. Nggak jelas jadinya," kata Iqbal saat dihubungi pukul 21.20 WITA.

Dia mengatakan, beberapa calon penumpang juga sudah meminta refund. Namun petugas yang ada di lapangan tidak bisa menyanggupi permintaan mereka.
Belum ada konfirmasi dari Lion Air mengenai peristiwa ini. Saat coba dihubungi per telepon, Humas Lion Air, Edwar Sirait, tidak mengangkat.

Ical Jadi Wakil Ketua Setgab, Golkar Kian Santai

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, membenarkan lepasnya posisi Ketua Harian Setgab koalisi dari tangan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Ical hanya menjabat Wakil Ketua Setgab, Golkar pun merasa lebih santai mengkritisi pemerintah.

"Kalau dari segi kewenangannya kan sudah berkurang, menjadi lebih santai karena tidak perlu pusing mengurus koalisi," ujar Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Priyo mengatakan, Ical nantinya akan berada pada posisi baru yakni Wakil Ketua Setgab koalisi. Fungsi tugasnya hanyalah mengkoordinir rapat-rapat Setgab yang nantinya akan dipimpin oleh Ketua Umum partai koalisi secara bergiliran.

"Seperti yang disampaikan PD, Pak Ical Jadi Wakil Ketua Koalisi, nanti pimpinan rapatnya bergilir," tutur Priyo.

Priyo menuturkan, hal ini bukan berarti Ical turun pamor sebagai Ketua Umum Golkar. Menurutnya, Ical menyetujui perubahan struktur Setgab demi kebersamaan. Golkar juga dibebaskan kritis terhadap pemerintah.

"Karena tidak ada jaminan identitas tidak hilang dan tidak adanya penyeragaman pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu masih dimungkinkan. Masih mungkin anggota koalisi menyampaikan perbedaan-perbedaan," jelasnya.

Kemenhub: Ada 23 Pesawat Boeing Klasik di RI yang Harus Diperiksa

Nograhany Widhi K - detikNews

(NBC News)

Jakarta - Federal Aviation Administration (regulator penerbangan Amerika Serikat) menyuruh Boeing memeriksa semua pesawat keluaran lama di seluruh dunia, setelah ditemukan lubang menganga di atap pesawat Southwest Airlines. Di Indonesia, ada 102 pesawat Boeing B 737 seri 300-500, namun yang diperintahkan diperiksa 23 pesawat.

"Kemarin, otoritas penerbangan Indonesia telah mendapatkan surat dari Boeing untuk menginspeksi pesawat berdasarkan manufacture line number (semacam nomor kerangka mesin pada kendaraan bermotor-red). Dari 102 pesawat Boeing klasik, ada 23 pesawat di Indonesia yang masuk inspeksi," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kapuskom Publik Kemenhub) Bambang S Ervan.

Hal itu disampaikan Bambang ketika dikonfirmasi detikcom, Selasa (5/4/2011).

Nah, Kemenhub pun meneruskan perintah inspeksi dari Boeing tersebut ke beberapa maskapai yang menggunakan 23 pesawat tersebut. Maskapai yang menggunakan 23 pesawat itu antara lain Garuda Indonesia (18), Sriwijaya Air (2), Batavia Air (2) dan Travira Air (1).

"Kita perintahkan untuk lakukan preventive action. Dengan memeriksa menggunakan alat untuk melihat dan mengamati crack-nya sekecil apapun crack tersebut, bukan visual," jelas Bambang.

Sambil menunggu hasilnya, baik Kemenhub maupun maskapai menunggu service bulletin dari Boeing yang berisi mengenai petunjuk perawatan bila menemukan crack tersebut. "Diharapkan hari ini Boeing akan mengeluarkan service bulletin kalau ditemukan crack langkah apa yang bisa dilakukan," ujar Bambang.

Format Baru Setgab Koalisi Sudah Disepakati

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tak lagi menjabat sebagai Ketua Setgab koalisi, namun berganti posisi menjadi Wakil Ketua Setgab koalisi. Rapat setgab koalisi akan dipimpin ketua umum partai koalisi secara bergiliran.

"Setgab dipimpin Ketua Koalisi Presiden SBY dibantu seorang Wakil Ketua Setgab Pak Aburizal Bakrie, sementara pimpinan rapat Setgab dipimpin oleh ketua umum secara bergiliran," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Idrus mengatakan, tidak ada perubahan signifikan dalam kontrak koalisi yang baru. Namun dilakukan sejumlah evaluasi menyangkut kepemimpinan Setgab dan visi Setgab koalisi ke depan.

"Tidak ada kontrak koalisi baru seperti yang dibicarakan orang yang tidak tahu. Namun kontrak yang ditandatangani 15 Oktober 2009 lalu setelah berjalan 1,5 tahun kita melakukan evaluasi ternyata ada butir-butir yang tidak efektif dan menganggu koalisi sendiri. Sehingga kita sepakat melakukan penguatan kinerja dan kebersamaan koalisi," jelas Idrus.

Idrus menuturkan ada penjadwalan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Koalisi Presiden SBY. Ada juga rapat yang dipimpin oleh ketua umum partai koalisi secara bergiliran.

"Rapat intensif yang diatur oleh presiden minimal sekali dalam 3 bulan dan membahas hal vital. Rapat sekali sebulan diatur oleh sekretaris setgab koalisi yang dipimpin oleh ketua umum partai koalisi secara bergiliran," papar Idrus.

Kontrak koalisi ini akan segera diteken oleh semua partai koalisi secara bersamaan.
"Penandatanganan itu secara teknis nanti akan dilakukan bersama-sama," sebutnya.

Manajemen Lion Air Cek Kerusakan Pesawat yang Disenggol KAL STAR

Chazizah Gusnita - detikNews

Jakarta - Pesawat yang disenggol pesawat KAL STAR ternyata pesawat Wings Air yang masih satu manajemen dengan Lion Air. Manajemen Lion Air pun tengah memeriksa kerusakan pesawat tipe MD 82 tersebut.

"Wings Air lagi diperiksa dulu. Kalau memang nggak ada apa-apa ya kita berangkatkan. Siang ini harusnya diberangkatkan. Tapi masih dicek," ujar Direktur Umum Lion Air Edward Sirait saat dihubungi detikcom, Minggu (10/4/2011).

Jika memang diketahui ada kerusakan, maka pesawat Wings Air tersebut akan di-grounded.
"Pesawat itu kan aerodinamis ya. Kena strukturnya atau tidak kita belum tahu persis. Ya kalau rusak kita grounded," ujarnya.

Edward mengatakan, peristiwa ini terjadi pukul 06.00 WIB. Administrator bandara langsung mengontak pihak Lion Air mengenai hal ini. Administrator bandara juga masih melakukan investigasi penyebab senggolan dua pesawat ini.

"Kesalahannya di mana lagi diinvestigasi sama perhubungan bandara juga. Jadi kita belum tahu letak permasalahannya di mana," jelasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Operasi Bandara Soekarno-Hatta Jaya Tahoma Sirait mengatakan, pesawat KAL STAR yang ditarik push back car menyenggol pesawat Lion Air pada pukul 05.30 WIB. Rudder pesawat KAL STAR pun rusak dan akhirnya tidak bisa terbang. Sedangkan Lion Air mengalami kerusakan di bagian elevator.

Pengemudi push back car Edi Purnomo dan mekaniknya Ari Vivantoro masih diperiksa administrator bandara terkait hal ini.

Jet Latih yang Akan Dibeli RI Jadi Ekspor Perdana Korsel

Fitraya Ramadhanny - detikNews

Seoul - Korea Selatan menyambut gembira lampu hijau dari Indonesia, untuk membeli jet latih T-50 Golden Eagle. Ini akan menjadi ekspor perdana Korsel, walaupun kerja sama ini sempat tercoreng pembobolan dokumen delegasi Indonesia oleh agen rahasia Korsel.

Seperti dilansir dari AFP, Rabu (13/4/2011), Korea Aerospace Industries (KAI) mengumumkan telah mendapatkan status dari Menhan RI Purnomo Yusgiantoro. Meskipun, negosiasi harga dan rincian pembelian lain belum tuntas.

Deal terakhir, jika disepakati, akan menjadi kesempatan perdana ekspor T-50 Golden Eagle. Artinya T-50 mengalahkan para saingannya dari Italia, Rusia dan lain-lain.

"Hari ini sangat penting untuk kita, karena Korsel menjadi negara keenam di dunia yang mengekspor jet supersonik setelah AS, Rusia, Inggris, Prancis dan Swedia," kata Presiden KAI, Kim Hong Kyun, kepada wartawan.

Pemerintah Korsel mengungkapkan proyek T-50 ini sejak 2005, dengan teknologi Lockheed Martin dari AS. Korsel berharap bisa menjual 16 T-50 ke Indonesia dengan nilai US$ 400 juta atau Rp 3,4 triliun, demikian dilansir kantor berita Yonhap.

T-50 Golden Eagle ini rencananya akan menggantikan jet latih Hawk Mk-53 milik TNI AU yang sudah menua. Pejabat Korsel mengatakan T-50 bisa juga dipakai untuk serangan udara ringan, selain untuk latihan. Korsel berencana membuat T-50 yang lebih dominan untuk versi tempur.

Rencana pembelian pesawat ini sempat tercoreng aksi agen rahasia Korsel yang mencoba membobol dokumen milik delegasi Indonesia, Februari 2011 silam. Meski demikian, kerja sama pertahanan Korsel dan Indonesia sepertinya tidak terpengaruh.

Pada 2008, Korsel membeli 4 pesawat transpor Indonesia senilai US$ 90 juta atau Rp 774 miliar untuk fungsi patroli laut. Pada Juli 2010, Indonesia dan Korsel juga melakukan kerja sama untuk mengembangkan jet tempur.

Atur Jadwal Bertemu SBY, Presiden PKS Ditemui Sudi Silalahi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - PKS segera dijadwalkan dengan Presiden SBY. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pun segera bertemu dengan orang kepercayaan SBY, Sudi Silalahi.

"Presiden PKS bertemu Sudi Silalahi dulu," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Selasa (12/3/2011).

Anis menuturkan pertemuan tersebut membahas seputar kontrak koalisi. Pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung siang tadi.

"Saya tidak tahu bertemunya dimana,saya sekarang dipanggil ke DPP," tutur Anis.

Namun, menurut Anis, keputusan final menyangkut posisi PKS di koalisi tidak diambil malam ini. DPP PKS tidak berwenang mengambil keputusan ini.

"Karena Majelis Syura yang berwenang memutuskan," tandasnya.

Suryadharma Ali: Saya Sudah Tanda Tangani Kontrak Baru Koalisi

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Kontrak koalisi yang baru sudah disetujui mayoritas partai koalisi. Dan ternyata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga sudah menandatangani kontrak tersebut.

"Sudah, PPP sudah diminta membubuhkan paraf pada code of conduct koalisi yang baru, sudah, dan saya sudah paraf itu," ujar Suryadharma ketika hendak melakukan cek kesehatan di RS MMC, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (14/4/2011).

Namun Surya menolak menjelaskan secara terperinci mengenai isi kontrak baru koalisi tersebut. Menurutnya, terdapat perubahan pada beberapa poin dibanding kontrak yang lama.

"Ya ada perubahan dan menurut saya perubahan itu wajar ya artinya, mempertegas, mempertajam komitmen eoalisi," terang pria yang merupakan Menteri Agama ini.

Seperti diberitakan, dalam waktu dekat ini, semua ketua umum partai koalisi akan menandatangani kontrak baru ini sebagai kesepakatan baru partai koalisi pemerintahan.

"Kontrak koalisi dalam waktu dekat akan ditandatangi semua partai koalisi di depan Ketua Koalisi Presiden SBY," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada detikcom, Kamis (14/3/2011).

Romi, demikian disapa, menuturkan partai koalisi telah menerima draf kontrak baru koalisi. Mereka juga sudah mencantumkan tanda ACC pada kontrak baru tersebut.

"Kami sudah diberikan draf kontrak tersebut, meski kami belum tahu apakah ada kontrak yang baru lagi. Banyak poin yang sudah disetujui termasuk penggiliran kepemimpinan di koalisi," tutur Romi.

Dede Yusuf seperti Malin Kundang

Sekjen PAN Sindir Dede Yusuf dengan Hikayat Malin Kundang

Jakarta - Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengimbau semua kader PAN untuk setia pada partai yang telah membesarkannya. Taufik berharap tidak ada kader yang berperilaku seperti Malin Kundang, setelah dibesarkan lantas meninggalkan PAN.

"Dalam menentukan kemurnian kader 24 karat hanya waktu yang bisa menentukan. Jangan seperti Malin Kundang yang mengkhianati ibunya yang telah melahirkan di saat Malin Kundang telah meraih kesuksesan. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga semuanya baik-baik saja termasuk buat Dede," tutur Taufik Kurniawan kepada detikcom, Kamis (14/4/2011).

Menurut Taufik, sebagai kader partai politik, seharusnya berpegang teguh pada faksun politik. Apalagi, menurut Taufik, partai politik juga telah membesarkan nama kader tersebut.

"Dengan demokrasi atau kebesaran partai, dari penjual koran, tukang ojek atau artis bisa menjadi bupati dan wakil bupati hingga kepala daerah. Pada saat kita menjabat aktif dan masih berperan jabatan itu karena partai, maka kita terinspirasi pada hikayat Malin Kundang," sindir Taufik.

Namun demikian, menurut Taufik, rencana seorang kader yang berpindah ke partai lain adalah keputusan pribadi yang tidak bisa diintervensi partai. Termasuk keinginan Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, yang sudah dibesarkan PAN dan hendak berpindah ke Partai Demokrat.

"Jika ada kader yang pindah ke partai lain, kita tidak dalam posisi ikhlas atau tidak ikhlas. Jika mau pindah tentunya ada keputusan pribadi alasan politiknya. Masih banyak kader militan di PAN, hanyalah waktu yang bisa menentukan kemurnian kader dalam berpolitik demi kepentingan rakyat banyak," terangnya.

Khusus di wilayah Jawab Barat, PAN hendak meningkatkan konsolidasi. PAN akan mengejar ketertinggalan di DPRD Jabar tanpa Dede Yusuf.

"Saat ini Jawa Barat termasuk wilayah daerah prioritas untuk penggemblengan kader untuk pengembalian kursi semula yakni yang awalnya 8 kursi untuk DPR, kini hanya menjadi 3 kursi. Dimana saat itu Dede Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jabar. Dan kita ingin kembalikan jumlah kursi itu di 2014," tandasnya.

Tifatul Soal Kontrak Baru Koalisi: "Ku Ingin Bersamamu Selamanya"

Adi Lazuardi - detikNews

Jakarta - Partai Demokrat saat ini tengah menyodorkan kontrak baru koalisi partai pendukung SBY-Boediono. Isi draf kontrak koalisi tersebut dinilainya tidak ada perubahan yang berarti.

"Isinya perubahan saja. Nuansanya kalau seperti lagu itu, kalau dulu lagunya 'Benci Tapi Rindu', kalau sekarang 'Ku Ingin Bersamamu Selamanya'," canda Tifatul di kediaman almarhum Rosihan Anwar, Jl Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2011).

Tifatul mengaku lupa poin-poin revisi draf koalisi. Persisnya seperti apa, dia minta para wartawan tanya ke DPP PKS saja. "Saya lupa, baru sekali ini saya baca. Tanyakan ke DPP saja," imbuhnya.

Apa PKS keberatan? "Nggak ada keberatan, lha kertasnya cuma 3 lembar, berat gimana," ujar Tifatul yang lagi-lagi mengumbar canda.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, dalam draf baru koalisi hanya ada ada perubahan-perubahan agar isi kontrak tersebut lebih rinci.

"Hanya memberikan suatu penjelasan supaya jadi rinci perjanjiannya, tapi tak ada perubahan," kata Ical.

Ical juga tak merasa keberatan dengan penambahan rincian dalam draf tersebut. "Tidak ada," ucapnya.

Penjelasan AP II tentang Senggolan KAL STAR & Wings Air di Cengkareng

Chazizah Gusnita - detikNews

Jakarta - Pesawat KAL STAR Boeing 737-300 yang senggolan dengan pesawat Wings Air MD-82 milik Lion Air sudah di-grounded. Navigasi bagian ekor kedua pesawat ini mengalami kerusakan serius.

"Saat ini kedua pesawat sudah di-grounded untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Corporate Secretary PT Angkasa Pura II RP Hari Cahyono dalam siaran pers kepada detikcom, Minggu (10/4/2011).

Hari mengatakan, insiden senggolan ini terjadi pada pukul 05.30 WIB. Saat itu pesawat KAL STAR yang akan diberangkatkan menuju Pontianak, Kalimantan Barat, didorong oleh kendaraan pendorong (push back car) dari area parking stand R41 menuju C 73, dengan posisi berjalan mundur.

Sedangkan posisi pesawat Wings Air dengan nomor registrasi PK-WIY ini berada di area parking stand R36, dalam posisi diam. Ketika pesawat KAL STAR melintasi area parkir pesawat Wings Air, bagian rudder KAL STAR menyenggol bagian belakang pesawat Wings (elevator).

"Tak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini, karena saat insiden terjadi kedua pesawat tengah dalam keadaan kosong tak berpenumpang," katanya.

Akibat insiden ini, instrumen navigasi di bagian ekor kedua pesawat mengalami kerusakan serius. KAL STAR mengalami kerusakan pada rudder. Sedangkan Wings Air mengalami kerusakan pada bagian elevator.

"Kedua bagian yang rusak tersebut merupakan instrumen penggerak/penentu arah pesawat ketika mengudara," jelasnya.

Otoritas penerbangan juga sedang meminta keterangan kepada operator ground handling pesawat Kalstar yang mengemudikan push back car tersebut.

Menhan Tegaskan RI Akan Borong 1 Skuadron T-50 Korsel

Irwan Nugroho - detikNews

Jakarta - RI berencana membeli jet latih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan (Korsel) untuk menggantikan jet latih Hawk Mk-53 milik TNI AU yang sudah usang. Bila disepakati, pemerintah akan memborong 1 skuadron T-50.

"Jumlahnya, kalau dengan batas anggaran itu, 1 skuadron," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai rapat tentang 'Keketuaan Indonesia dalam Forum ASEAN' di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2011).

Menurut Menhan, hingga kini kontrak pembelian jet latih tersebut belum ditandatangani. Namun, proses penawaran sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu.

"Itu kontraknya belum dibuat. Tetapi memang itu salah satu pertimbangan kita untuk memperkuat skuadron kita," kata mantan Menteri ESDM ini.

Sebelumnya, Presiden Korea Aerospace Industries (KAI), Kim Hong Kyun, mengumumkan telah mendapatkan lampu hijau dari Menhan RI, meski negosiasi harga dan rincian pembelian belum tuntas. Korsel berharap bisa menjual 16 T-50 ke Indonesia dengan nilai US$ 400 juta atau Rp 3,4 triliun, demikian dilansir kantor berita Yonhap.

Pejabat Korsel mengatakan T-50 bisa juga dipakai untuk serangan udara ringan, selain untuk latihan. Korsel berencana membuat T-50 yang lebih dominan untuk versi tempur.

Rencana pembelian pesawat ini sempat tercoreng aksi agen rahasia Korsel yang mencoba membobol dokumen milik delegasi Indonesia, Februari 2011 silam. Meski demikian, kerja sama pertahanan Korsel dan Indonesia sepertinya tidak terpengaruh.

Pada 2008, Korsel membeli 4 pesawat transport dari Indonesia senilai US$ 90 juta atau Rp 774 miliar untuk fungsi patroli laut. Pada Juli 2010, Indonesia dan Korsel juga melakukan kerja sama untuk mengembangkan jet tempur.

Kasus Penipuan CPNS, Cawabub Tapanuli Tengah Terpilih Ditahan

Khairul Ikhwan - detikNews

Medan - Polisi menahan Syukran Jamilan Tanjung, calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang terpilih dalam Pemilukada Maret lalu. Dia dinyatakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).

Penahanan Syukran dilakukan, Kamis (14/4/2011) pagi, setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan marathon terhadap tersangka Syukran dalam sebulan terakhir. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sibolga, AKP Agus Pristiono dalam keterangannya pada wartawan mengatakan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan CPNS di Pemkot Sibolga," kata Agus.

Syukran selanjutnya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sibolga. Dia menempati Blok A, LP Sibolga sementara menunggu proses hukum selanjutnya.

Penahan Syukran dilakukan menyusul adanya laporan seorang korban penipuan CPNS, Maskur Simatupang, yang merasa ditipu oleh tersangka dengan janji mampu meloloskan anak korban masuk menjadi PNS di Dinas Kesehatan Pemkot Sibolga.

Setelah menyerahkan uang Rp 30 juta, tersangka tidak memenuhi janjinya dengan alasan uang yang telah disetorkan hanya sebagai pelicin dalam mengurus administrasi semata.

Korban sempat berulang kali meminta agar uangnya dikembalikan, namun tersangka kerap berkelit dengan alasan sedang sibuk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng. Saat itu, tersangka berpasangan dengan mantan pengacara Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, sebagai calon bupati.

Gugatan Tommy Soeharto ke Garuda Rp 25 M Dianggap Tak Tepat

Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Gugatan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto ke Garuda Indonesia dinilai tidak tepat. Seharusnya Tommy menggunakan pasal penghinaan (pasal 1372 KUHPerdata) bukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

Pendapat tersebut dilontarkan pegiat hukum senior Nono Anwar Makarim saat menjadi ahli di sidang perdata di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Rabu (13/4/2011). Pendapat Nono Anwar terkait tulisan inflight magazine Garuda yang menyebut Tommy Soeharto sebagai 'pembunuh' dalam
artikel soal kawasan Pecatu, Bali.

"Perasaan yang dirasakan seseorang itu yang dirasakan secara refleks, makanya tetap 1372 (KUH Perdata). Bagi saya, ada tulisan yg sudah diterbitkan, bukan masalah relevan atau tidak antara judul, isi dan note . Yang relevan bagi saya, ada pihak yang kehormatannya diserang. Kalau sudah begitu menyangkut hak-hak subjektif. Bukan kebendaan," kata Nono Anwar didepan majelis hakim Thaksin.

Dan untuk memenuhi pasal penghinaan, menurut Nono Anwar, tidak cukup sekali. Tindakan tersebut harus berulang-ulang dengan tujuan tertentu. Sementara note 'Tommy Pembunuh' hanya satu kali yakni di edisi Desember 2009.

"Dalam bahasa jurnalistik (tulisan tersebut) disebut advertorial, semacam itu. Kalau kemudian dibawahnya dituliskan sesuatu yang menyinggung perasaan, penyerangan nama, kehormatannya, maka kalau penulisnya sama, saya mengambil kesimpulan seperti menusuk diri sendiri. Menjual nama tetapi dibikin buruk," tandas Nono Anwar Makarim.

"Kalau penulis artikel dan pembuat note tidak sama?" tanya salah satu pengacara Garuda, Muhammad Assegaf.

"Bisa saja untuk menegatifkan tulisan yang sudah bagus," jawab Nono.

"Kalau catatan kecil tadi merupakan fakta, apakah termasuk pencemaran nama baik? Apakah menghilangkan esensi tulisan? Seperti saya menulis, maaf ya, Anda pendek," cecar Assegaf.

"Kecuali tulisan 'saya pendek' oleh saudara dengan berturut-turut dan terus-menerus, dengan tujuan tunggal untuk menghina saya, masuk 1372. Bila secara terus-menerus terjemahannya adalah pencemaran," jawab Nono Anwar.

Menanggapi keterangan ahli yang diajukan tim penasehat hukum Garuda, pengacara Tommy Soeharto, Ferry Firman Nurwahyu tetap bersikukuh pemakaian pasal 'Perbuatan Melawan Hukum' telah sesuai. Ferry juga menyayangkan sikap penasehat hukum Garuda yang mengarahkan pendapat ahli untuk kepentingan Garuda.

"Kami tidak pernah melibatkan pasal penghinaan. Kami mendalilkan 1365 dan 1367. Kami mohon tidak mengarahkan ke 1372. Kami telah mempelajari pasal-pasal ini sebelum masuk kesini (ke pengadilan)," sergah Ferry.

Sidang gugatan Tommy versus Garuda tersebut dilatari catatan redaksi inflight Magazine edisi Desember 2009. Catatan dalam bahasa Inggris yang bila diterjemakan berbunyi 'pemilik dari kompleks ini (Kawasan Pecatu) merupakan seorang pembunuh yang telah telah diadili
pengadilan'.

Akibat catatan tersebut, Tommy Soeharto berang. Dia lalu menggugat Garuda dan pihak yang terkait dengan penerbitan majalah tersebut. Tommy meminta ganti rugi materil Rp 13 juta dan immateril Rp 26 miliar.

Polisi Endus Keberadaan NII di Jakarta, Sudah Lama Diawasi

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Beberapa kalangan menduga Laila Febriani alias Lian yang sempat menghilang misterius, diculik dan didoktrin anggota Negara Islam Indonesia (NII). Keberadaan NII di Jakarta dan sekitarnya telah diendus polisi dan sudah lama diawasi.

"Di Jakarta dan sekitarnya sudah ada. Tapi yang paling banyak di sekitarnya itu," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman, di sela-sela ulang tahun Pos Kota di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Namun ketika ditanya apakah Lian didoktrin NII, Sutarman mengatakan, dugaan belum mengarah ke sana. Yang dilakukan oleh polisi adalah dengan sebanyak mungkin mengumpulkan bukti.

"Saya tidak bisa menjelaskan di sini bagaimana mekanisme kerja mereka (NII). Tapi sebenarnya sudah lama dalam pengawasan kita dan kelompoknya sudah ada yang di kita (yang diketahui)," terang Sutarman.

Cara perekrutan NII seperti yang dialami Lian? "Ya NII ini memang sudah lama kita awasi. Dan kita sudah tahu keberadaan mereka," ucapnya.

Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sebelumnya hanya banyak mendapat laporan kasus hipnosis. Di mana seseorang dihipnosis sehingga mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan arahan si hipnotis.

"Dengan dihipnosis orang kemudian manut sehingga pelaku bisa mengambil uang korban. Ini kriminal dan tujuannya untuk mendapat keuntungan. Kalau Lian kan dibawa ke tempat lain. Kemudian tujuannya apa, korban disuruh bekerja, hasil pekerjaan dikasih seseorang, ini masih informasi saja yang belum jadi alat bukti," tutur Sutarman.

Lian Febriani adalah CPNS di Bagian Tata Usaha, Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang hilang pada Kamis (7/4) lalu. Sebelum hilang, Lian dan teman sekantornya sempat makan siang di kantin Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Usai makan siang, Lian mengatakan kepada temannya ia akan menemui seseorang di Jl Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun hingga jam pulang kantor Lian tidak pernah kembali ke kantornya.

Sejak menghilang, Lian juga tidak pernah menghubungi keluarga maupun rekan sekantornya. Saat ditemukan beberapa hari kemudian di Masjid Atta'awun, Puncak, ada yang aneh dari kondisi psikologis ibu satu anak tersebut. Dia tak mengenal lagi keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Dia juga mengenakan cadar dan mengaku bernama Maryam.

BK DPR Tak Akan Proses Kasus Arifinto

Hery Winarno - detikNews

Arifinto

Jakarta - Dengan mundurnya Arifinto dari kursi DPR, Badan Kehormatan (BK) tidak akan memproses kasusnya lagi. BK hanya memproses kasus anggota DPR yang masih terdaftar aktif.

"BK tidak bisa memprosesnya lagi, karena yang bersangkutan sudah mundur. BK hanya memproses anggota aktif," ujar Wakil Ketua BK, Nudirman Munir, kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Menurut Nudirman, kasus Arifinto seyogyanya akan disidangkan usai masa reses DPR. BK sudah menerima aduan seputar kasus yang sempat heboh itu.

"Iya sudah ada (aduan) tapi bagaimana, dia sudah mundur," ujarnya.

Politisi PKS Arifinto tertangkap kamera sedang menonton film porno saat rapat paripurna, Jumat (8/4) lalu. Tindakan tidak terpuji itu segera mendapat kecaman luas dari berbagai kalangan termasuk para anggota dewan sendiri.

Arifinto dalam jumpa pers usai sidang paripurna Jumat (8/4) lalu mengungkapkan dia mendapat kiriman email dari seseorang, hingga kemudian dia membuka email itu yang ternyata berisi URL video porno. Namun dalam foto yang beredar, hasil jepretan fotografer Media Indonesia, kuat dugaan Arifinto membuka folder.

Arifinto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR pada Senin (11/4).

Sjahril Djohan Bebas

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Terpidana kasus mafia hukum, Sjahril Djohan, bebas. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Sjahril divonis 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada Oktober 2010.

"Ya keluar jam 5 subuh, dia langsung ke rumahnya," kata Kepala Pengamanan Lapas Cipinang, Tonny Nainggolan saat dikonfirmasi, Kamis (14/4/2011).

Tonny menjelaskan, surat keputusan perihal pembebasan Sjahril Djohan sudah keluar dari jauh hari. Dalam surat itu disebutkan dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada 14 April.

"Masa tahanan juga sudah memenuhi pembebasan bersyarat yaitu 2/3 tahanan," imbuh Tonny.

Sjahril tidak melalui proses asimilasi lebih dahulu karena dia sakit-sakitan, sehingga langsung mendapatkan pembebasan bersyarat.

"Saya kira semua urusan termasuk denda sudah dibayarkan semuanya, makanya pembebasan bersyarat diberikan," tuturnya.

Sjahril divonis bersalah atas kasus suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL) selama 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan 6 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut mantan diplomat ini dihukum 2 tahun. Kasus ini terungkap setelah Komjen Susno Duadji "menyanyi".

Inggris Akan Terus Lancarkan Serangan ke Libya Sampai Khadafi Terguling

Rita Uli Hutapea - detikNews

Muammar Khadafi (Top News)

London - Tidak jelas sampai kapan serangan udara atas Libya akan terus dilancarkan. Namun Inggris akan terus melakukan misi Libya tersebut sampai Muammar Khadafi digulingkan dari kekuasaannya.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague dalam pertemuan di Doha, Qatar yang dihadiri para anggota Libya Contact Group, yang terdiri dari Eropa, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Timur Tengah.

Dikatakan Hague, Khadafi akan terus menjadi ancaman sellama dia tetap berada di Libya. Gencatan senjata saja tidak cukup.

"Itu akan berakhir pada tahap tertentu dengan kepergian Khadafi, dengan proses politik di Libya yang merupakan proses yang lebih inklusif," kata Hague seperti dilansir harian Inggris, The Telegraph, Kamis (14/4/2011).

Di tengah serangan-serangan udara NATO yang terus dilancarkan atas Libya, pertempuran antara pasukan pro-Khadafi dan para pemberontak terus terjadi. Bahkan banyak korban sipil dilaporkan tewas selama serangan udara tersebut.

Citibank: Tidak Ada Kekerasan Fisik Atas Irzen Octa

Gagah Wijoseno - detikNews

Jakarta - Citibank menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Irzen Octa. Namun pihak Citibank belum bisa memberikan komentar terkait gugatan keluarga Irzen ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pihak Citibank kembali menegaskan tidak ada kekerasan kepada Irzen.

"Proses penyelidikan internal kami menunjukkan tidak ada indikasi kekerasan fisik," kata Director Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia, Ditta Amahorseya, dalam siaran pers, Kamis (14/4/2011).

Sebelumnya, keluarga Irzen Octa yang diwakili kuasa hukumnya, OC Kaligis, menggugat Citibank Rp 3 triliun karena dinilai lalai yang mengakibatkan meninggalnya Irzen pada 28 Maret 2011. Keluarga Irzen menggugat Citibank perwakilan di Indonesia dan Citibank pusat yang beralamat di 399 Park Avanue New York NY 1022, Amerika Serikat.

"Kami meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 1 triliun dan immateril sebesar Rp 2 triliun. Kan bank ini adalah bank besar, nilai itu wajar," kata OC Kaligis usai mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Jakarta, Kamis, (14/4).

Penghitungan kerugian materiil yaitu karena Irzen adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai nafkah hidup serta pendidikan. Selain itu, Citibank adalah bank berskala internasional yang telah dan masih terus melakukan kegiatan perbankan.

"Dalam Federal Trade Commission AS yang mengeluarkan The Fair Debt Collection Practices Act menegaskan bahwa penagih hutang tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dan melawan hukum," terangnya.

Buddha Bar Ganti Nama Jadi Bistro Boulevard

Mohamad Rizki Maulana - detikNews

Jakarta - Setelah disegel oleh Pemprov DKI karena tak sesuai dengan izin peruntukan, Buddha Bar akhirnya mengubah konsep menjadi galeri seni. Tempat itu pun berganti nama menjadi Bistro Boulevard.

"Mau ganti nama jadi Bistro Boulevard," kata salah seorang karyawan Buddha Bar saat ditemui detikcom di lokasi, Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Pantauan detikcom, bangunan Buddha Bar saat ini masih tampak disegel oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski disegel, tampak beberapa pekerja sedang merenovasi bangunan peninggalan Belanda itu. Manajemen Buddha Bar juga tampak menggelar syukuran.

"Sekarang lagi ada selamatan sama anak yatim," kata karyawan tersebut.

Dia menjelaskan, Buddha Bar ini nantinya akan berbentuk galeri seni. Di lobi utama akan dipajang lukisan-lukisan bersejarah. Sementara di sisi lain ruangan akan dijadikan restoran dan tempat nongkrong.

"Itu nanti di lobi depan ada galeri lukisan. Sisanya restoran, buat makan dan nongkrong," katanya.

Saat ditanya kapan Bistro Boulevard akan beroperasi, karyawan Buddha Bar tersebut menjawab, "September 2011."

Seperti diketahui, Buddha Bar kini telah disegel oleh Dinas Penertiban dan Pengawasan (P2B) DKI. Sebabnya, pengelola telah melanggar izin yang disepakati dengan Disbudpar yaitu izin restoran. Nyatanya, pengelola malah menjadikan Budha Bar sebagai cafe.

Agar Buddha Bar bisa kembali beroperasi, Disbudpar DKI meminta pengelola harus mengajukan izin usaha yang baru sesuai yang diinginkan Pemprov DKI. Sebagai bangunan cagar budaya, DKI tak ingin bangunan itu kehilangan fungsinya.